Wacana Dana Haji Diinvestasikan, Jokowi Terindikasi Menyalah Gunakan Wewenang

Instruktur Latihan Pra Jabatan (LPJ) berkata kepada CPNS, " Anda ditugaskan  beli buku di salah satu toko di pasar, dalam anggaran belanja, membeli 2 kodi buku seharga 500 ribu rupiah. Saat anda belanja, toko tempat anda belanja sedang promosi dan memberi diskon 20 persen".

Pertanyaannya," Bolehkah anda mengambil uang sisa 20 persen tersebut, dengan artian tidak mengembalikannya kepada negara?" Tanya instruktur pada CPNS.

"Boleh pak " CPNS menjawab serentak. Lalu, instruktur mengulas, " Apa alasan anda? " sambil meminta pendapat salah seorang CPNS.

Dan, CPNS yang di tunjuk menjawab, " Kan sesuai dengan anggaran pak, dan jika pun uangnya saya ambil, kan tidak ada yang dirugikan. Kebetulan saya di untungkan saat belanja oleh toko yang lagi diskon.

"Oke terima kasih tanggapan anda" ucap instruktur. Dan, instruktur menceritakan pengalamannya saat mengelola anggaran di tempat ia kerja. Masa itu, anggaran yang kami kelola bersisa. Karena kreatif, sisa anggaran tersebut kami gunakan untuk pembangunan pagar kantor, agar kantor yang kami tempati terlihat bagus. 

Ternyata, apa yang terjadi? kami terindikasi melawan hukum dengan delik hukum penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Dalam anggaran belanja negara, apa yang tertulis di Rencana Anggaran Belanja (RAB) itulah yang dibeli. Jika uangnya bersisa, maka wajib di kembalikan pada negara.

Demikian juga dengan kewenangan, saya( kami) kata instruktur, saat itu tidak membuat perencanaan pembangunan pagar kantor, tanpa rencana tetap kami bangun dengan dana sisa. Artinya kami tidak berwenang melakukan itu tanpa persetujuan.

Alhasil, setelah ada pemeriksaan, uang terpaksa kami kembalikan pada negara, meskipun uang tersebut nyata kami gunakan untuk pembangunan pagar kantor, dan satu rupiah pun uang tersebut tidak masuk saku kami, ungkap instruktur.

Kesimpulan, bagi aparatur sipil negara, yang wajib mereka lakukan adalah apa yang tertulis di anggaran dan perencanaan itulah yang di kerjakan, di luar itu, dapat di katakan perbuatan melawan hukum. Sejatinya mengurus keuangan negara, tidak sesederhana mengurus keuangan keluarga, yang bisa di alih fungsikan, tutup instruktur.

Menyikapi Rencana Pemerintah Menggunakan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur

Siang ini( 30/8/2015), penulis cukup kaget membaca berita " Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur". Berita tersebut dimuat oleh situs okezone.com. Begini isi beritanya:
BOGOR - Presiden Joko Widodo berkeinginan membentuk investasi, dari dana di Badan Pengelola Keuangan Haji yang jumlahnya triliunan, salah satunya adalah dalam bentuk infrastruktur.
"Karena menurut presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan," ujar Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015). Sekedar informasi, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Bila ditarik sampai tahun 2022, diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp147,67 triliun. 
Dengan besaran dana itu, kata Lukman, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.
"Semua dana haji, dikelola badan keuangan pelaksanaan haji. Soal bentuk investasi apa nanti yang direalisasikan, itu ditangan pengelola. Itu kewengan penuh mereka, nanti dalam bentuk syariah," tuturnya.
Kata dia, siapapun yang akan mengisi BPKH harus profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Harus profesional, bukan orang politik. Harus transparan dan akuntabel karena mengelola sangat besar," pungkasnya.(awl)/(sus)

Wacana pemerintah menurut penulis rawan korupsi. Jika dana haji tidak bisa di kembalikan karena terbenam pembangunan infrastruktur, apakah pemerintah bisa memberi jaminan calon jemaah tetap berangkat haji? Atau pemerintah bisa menjamin uang mereka di kembalikan .

Ini terindikasi menyalah gunakan wewenang. Jika jemaah haji tidak menyetujui uangnya di investasi kan. Calon jemaah haji membayar uang muka bukan untuk mendanai infrastruktur, tapi untuk berangkat haji. Pemerintah tidak bisa se-enaknya memakai uang calon jemaah tanpa persetujuan. Jika tidak mampu mengelola keberangkatan, silahkan serahkan pada swasta.

Bicara investasi, bicara keuntungan. Jika meminjam uang yang bisa di bisnis kan, tentunya jemaah juga mendapat hasil (keuntungan) dari investasi tersebut.

Penulis sangat sepakat pembangunan infrastruktur dipercepat, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang sah menurut aturan. Bukan menyalah gunakan kewenangan. Atau ubah dulu peraturan, boleh kreatif dalam penggunaan anggaran. Dan, paling penting dana haji bukanlah uang negara yang bisa digunakan pemerintah se-enaknya. 

Udah keberangkatan haji lama antrian, belum lagi permasalahan saat menunaikan haji. Idealnya, dana haji tersebut bagaimana cara kementrian agama mengelola dan menggunakannya agar calon jemaah haji dapat berangkat cepat, aman dan nyaman saat menunaikan haji.(AntonWijaya)