Tuntutan publik identik dengan Demonstrasi

Idealnya menuntut sebuah kebijakan yang menguntungkan publik kepada pemerintah disampaikan dengan cara baik-baik. Baik secara tertulis maupun secara musyawarah dan mufakat.

Terkait dengan tuntutan kebijakan publik oleh sebuah organisasi cara persuasif diatas sangat sulit mendapat perhatian di negara demokrasi, sebab cara persuasif tidak dianggap urgensi yang harus dilegitimasi segera.

Sehingga kita sering melihat aksi pengerahan massa dan perbuatan anarkis untuk menuntut di sahkanya suatu kebijakan, seperti turunkan harga BBM, naikan gaji dan tunjangan guru, sejahterakan buruh dan yang lebih ekstrem aksi demonstrasi 100 hari kepemimpinan SBY tahun 2010.

Menurut Kimber, dkk (1974) Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, diantaranya:
  1. Telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius.
  2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang bisa berdampak dramatis
  3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.
  4. Menjangkau dampak yang amat luas.
  5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
  6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)
( Teori Kimber tentang kebijakan publik dikutip dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik)

Jika dipahami Teori Kimber,dkk diatas maka tidak heran setiap tuntutan tentang kebijakan publik di iringi dengan demonstrasi dan pengerahan massa besar-besaran agar diliput oleh media massa dan menjadi berita hangat di seantero nusantara sehingga pengambil kebijakan di negeri ini pontang-panting untuk membahasnya di pemerintahan dan DPR.

Artikel Terkait:
Ketika RUU Keperawatan di anggap tidak penting
PPNI, Belajarlah pada PGRI